Industri di DAS Citarum Diberi Waktu 3 Bulan Benahi IPAL

Industri di DAS Citarum Diberi Waktu 3 Bulan Benahi IPAL

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bertemu para pengusaha di Trans Luxury Hotel Jalan Gatot Subroto Bandung. (foto - ist)

Bandung - Berdasarkan instruksi presiden, perusahaan di daerah aliran sungai (DAS) Citarum agar segera mengoperasikan atau melengkapi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Mereka diberi waktu tiga bulan, untuk melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan limbah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan hal itu, saat bertemu dengan kalangan pengusaha di Trans Luxury Hotel Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (3/5/2019).

Berdasarkan data dari komandan sektor yang bertugas diketahui, perusahaan yang hanya mengoperasikan IPAL sesuai standar yang berlaku tidak lebih dari 20 persen. Sementara jumlah perusahaan yang ada mencapai 3.236 industri. "Perusahaan diberi waktu tiga bulan untuk membenahi IPAL," katanya.

Ia berjanji, pihaknya akan memburu perusahaan yang membandel, sehingga tak ada alasan bagi perusahaan untuk melengkapi IPAL. Lebih baik mereka mencari solusi bersama dengan petugas dan komandan sektor. Jika tidak, akan ada sanksi mulai dari administrasi hingga pidana. "Lebih dari tiga bulan masih melanggar akan dilakukan tindakan tegas".

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menaruh perhatian penuh terhadap penanganan kondisi Citarum, sehingga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018. Aturan itu mendorong terbentuknya Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dipimpin Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Deddy Widjaja berjanji akan memenuhi semua permintaan persiden terkait pengoperasian IPAL. Diakui, sampai saat ini masih ada perusahaan yang belum memiliki IPAL. "Saya punya data, dari 600 perusahaan, ada 30 persen yang tidak sanggup membangun IPAL," katanya.

Meski enggan merinci jumlahnya, penyebabnya antara lain hambatan biaya pembuatan. Para pengusaha ini masuk kategori menengah ke bawah. Soal lainnya kendala administratif, di mana pengusaha kerap kesulitan memperoleh izin membangun IPAL. Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah agar bisa membuat ijin dengan cara kolektif.

Lewat konsep kolektif, para pengusaha siap membangun IPAL secara komunal yang bisa digunakan oleh beberapa perusahaan yang lokasinya berdekatan. "Permudah izinnya, tapi dengan syarat IPAL benar-benar dilaksanakan. Kalau satu perusahaan tidak bisa pakai komunal tiga perusahaan atau lima perusahaan dalam satu IPAL," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,