Sekda Jabar Dipanggil KPK Terkait Kasus Meikarta

Sekda Jabar Dipanggil KPK Terkait Kasus Meikarta

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. (foto - Humas)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa, dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Betul, Iwa Karniwa dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DT (Dewi Tisnawati)," kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, Kamis (29/11/2018).

KPK memanggil Iwa terkait perubahan aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi. "Dalam kasus suap untuk perizinan Meikarta, KPK mulai mendalami indikasi adanya pihak tertentu yang memiliki kepentingan, mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi agar proyek itu bisa diterbitkan perizinan," katanya.

Selain Iwa, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain, yaitu analis dokumen Perizinan Lira Sri Mawarni, pensiunan PNS Daryanto, staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Heru Gunawan.
 
Selain itu, dua orang pihak swasta Olivia Sari Dewi dan Hanes Citra Tjhie, seorang PNS Andu Nusantara serta kabid penataan ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili. 
"Perubahan aturan itu membutuhkan revisi perda Kabupaten Bekasi," tegas Yuyuk.

Dalam kaitan itu, KPK terus mendalami sejumlah penyimpangan perizinan yang diduga terjadi sejak awal, dan keterkaitannya dengan dugaan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Termasuk juga pendalaman sumber uang suap pada sejumlah pejabat dan pegawai Lippo Group.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus itu. Yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektar yang dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama 84,6 hektar, fase kedua 252,6 hektar dan fase ketiga 101,5 hektar. 

Diduga, pemberian dalam kasus ini sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas. Yakni Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar dan DPM-PPT. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,