Deddy Mizwar Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Meikarta

Deddy Mizwar Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Meikarta

Mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar. (foto - dok)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar pada Rabu 12 Desember 2018, sebagai saksi penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.
 
"Ada sejumlah saksi yang diperiksa termasuk unsur pimpinan di Jabar yang saat itu memimpin, yakni mantan Wakil Gubernur Jabar akan diperiksa, dalam proses penyidikan dugaan suap terkait proyek Meikarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Mengenai pemanggilan Deddy Mizwar, KPK perlu mendalami proses terkait dengan rekomendasi perizinan Meikarta saat itu. KPK telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Selain tu, karyawan Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Diduga, pemberian terkait dengan sejumlah izin yang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektar yang dibagi ke dalam tiga tahap. Yakni tahap pertama 84,6 hektar, kedua 252,6 hektar dan tahap ketiga 101,5 hektar.
 
Pemberian izin dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen "fee" tahapan proyek pertama. Ini bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah dinas. Yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar dan DPM-PPT.

KPK menduga, realisasi pemberian uang tersebut sampai saat ini mencapai sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yakni pemberian pada April, Mei dan Juni 2018.

Sementara keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan proyek itu cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.
 
Dengan demikian, dibutuhkan banyak perizinan untuk bisa melancarkan pembangunan proyek itu. Antara lain rekomendasi penanggulangan kebakaran, Amdal, banjir, tempat sampah hingga lahan makam. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,