3 Tersangka 'Palak' terhadap 6 Korban Tsunami Selat Sunda

3 Tersangka 'Palak' terhadap 6 Korban Tsunami Selat Sunda

Pengungkapan pemalakan terhadap korban tsunami Selat Sunda. (foto - ist)

Serang - Dari 34 jenazah korban bencana tsunami Selat Sunda, enam keluarga korban menjadi korban pemalakan oknum pegawai Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang.
 
Menurut Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Dadang Herli Saputra, berdasarkan hasil penyelidikan terungkap dari 34 jenazah, enam menjadi korban pungutan liar oleh tiga tersangka.
 
"Ada 11 keluarga korban yang menggunakan sebuah perusahaan (pihak ketiga) yang telah melakukan MoU dengan RSDP. Dari 11 korban, lima gratis tapi enam dipungut biaya," kata Dadang kepada wartawan didampingi Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi, Sabtu (29/12/2018).
 
Menurutnya, 23 jenazah tidak menggunakan jasa pengurusan jenazah dari pihak rumah sakit atau perusahaan. Namun dibawa oleh keluarga masing-masing menggunakan kendaraan jenazah sendiri. "Kita sita uang Rp 15 juta yang berasal dari hasil pembayaran keluarga korban," katanya.
 
Selama ini, rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten serang itu tidak memiliki kendaraan untuk membawa jenazah, tapi bekerja sama dengan pihak ketiga. "Mobil jenazah itu yang kita KSO ambulans kita punya, mobil jenazah kita gak punya," kata Plt Direktur RSDP Serang, Sri Nurhayati.
 
Diketahui, Polda Banten telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (Pungli) pengurusan jenazah korban tsunami Selat Sunda, oleh Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang.
 
Ketiganya seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial F, dan dua karyawan dari sebuah perusahaan swasta berinisial I dan B. Penetapan ketiga tersangka setelah penyidik memeriksa lima orang saksi dan beberapa alat bukti, seperti kwitansi tidak resmi yang dikeluarkan oleh tersangka F.
 
Ketiganya dijerat Pasal 12 huruf E undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat empat tahun paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,