Hongkong Lumpuh, Protes Anti-Deportasi Makin Mencekam

Hongkong Lumpuh, Protes Anti-Deportasi Makin Mencekam

Para demonstran kembali menggelar aksi protes mengambil lokasi di depan gedung pemerintahan, Rabu 12 Juni 2019. (foto - Reuters)

Hongkong - Puluhan  ribu   pengunjuk  rasa   kembali  membuat  pusat   Kota  Hongkong   lumpuh.  Pendemo   memenuhi jalan utama di sekitar Causeway menentang draft UU Deportasi bagi pelaku kriminal, termasuk ke Cina daratan.

Para demonstran kebanyakan berpakaian hitam adalah kaum muda dan mahasiswa, mengepung kantor-kantor pemerintah dan membuat lalu lintas di pusat kota lumpuh total. Makin sore demo memanas karena terjadi sejumlah bentrokan antara polisi dan pendemo.

Dilansir South China Morning Post, Rabu (12/6/2019) hingga malam hari sejumlah bentrokan masih terus terjadi di beberapa titik. Polisi menyemprotkan air dan gas air mata kepada para pendemo yang terus merangsek menuju Admiralty, pusat eksekutif Hongkong.

Meski aksi demo tidak seramai Minggu lalu yang diperkirakan lebih dari sejuta orang, eskalasi bentrokan justru lebih tinggi. Barisan polisi antihuru-hara yang jauh lebih sedikit dari jumlah pengunjuk rasa terus mengawal aksi demo tersebut.

Aksi turun ke jalan tersebut dimulai beberapa jam sebelum debat antara pemerintah dengan parlemen di legislatif kota. Jumlah kerumunan membengkak, para pejabat di Dewan Legislatif (Legco) mengatakan, mereka akan menunda pembacaan kedua RUU tersebut.

Hal itu membuat para pendemo tidak terima dan mereka mendesak legislatif menolak RUU tersebut. Para pendemo melakukan barikade di jalan-jalan menggunakan berbagai peralatan lalu lintas dan benda lainnya.

Sejumlah pengunjuk rasa sengaja menghentikan kendaraan mereka di tengah jalan utama dan kemudian turun ke jalan. Polisi menggunakan meriam air dan semprotan merica pada pengunjuk rasa di luar gedung Legco, dan mengacungkan rambu peringatan kepada demonstran untuk siap menggunakan kekerasan.

RUU Deportasi disiapkan oleh pemerintah eksekutif Hongkong yang memungkinkan setiap pelaku kriminal di kota itu dideportasi ke yurisdiksi lain di seluruh dunia, termasuk ke Cina daratan. Para penentang RUU itu tidak percaya pada independensi pengadilan, karena mereka rentan terhadap sistem peradilan yang bertindak atas perintah Partai Komunis Tiongkok.

Menurut pendemo, para pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi hukum di Hongkong, karena mendeportasi ke Cina bisa membuat nasib mereka akan lebih buruk. Hal itu dianggap menentang demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia, yang selama ini tertanam di Hongkong dari generasi ke generasi.

Hongkong yang merupakan daerah semi-otonom sejak diserahkan oleh Inggris tahun 1997, sudah hidup dalam demokrasi. Matthew Cheung, kepala sekretaris kota, meminta para demonstran untuk membuka blokir arteri utama dan menarik diri, sebagai reaksi resmi pertama terhadap protes terbaru.

Para pemimpin Hongkong mengatakan, undang-undang itu diperlukan untuk menutup celah dan menghentikan kota sebagai tempat perlindungan bagi para buron. Namun banyak warga kurang percaya pada pernyataan pemerintah itu, karena Beijing bertahun-tahun berupaya menghancurkan "DNA" demokrasi dan kebebasan rakyat Hongkong.

Berbagai cara dilakukan Beijing untuk menguasai parlemen dengan para loyalis Cina daratan, dan memasukkan hakim konservatif di sistem peradilan. "Di Cina daratan, warganya akan diam terhadap apapun yang dikatakan pemerintah, tetapi Hongkong akan melawan," kata seorang pengunjuk rasa.

Sementara itu, pemerintah Barat pun telah menyuarakan kekhawatiran, termasuk Inggris dan AS yang memperingatkan RUU itu akan menempatkan orang dalam risiko "sistem peradilan Cina yang tidak konsisten". (Jr.)**

.

Categories:Internasional,
Tags:,