YLBHI dan LBH Jakarta Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Wiranto

YLBHI dan LBH Jakarta Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Wiranto

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (foto - ist)

Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Presiden Jokowi, untuk mengevaluasi dan memerintahkan pencabutan Keputusan Menko Polhukam Wiranto No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum.
 
"Sebab, keputusan Kemenko Polhukam cacat hukum, inkonstitusional, melawan hukum dan melanggar prinsip demokrasi serta HAM," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati di gedung YLBHI Jakarta, Minggu (16/6/2019).
 
Menurut Asfinawati, desakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Menko Polhukam Wiranto. Banyak menteri lainnya yang menurutnya mengeluarkan kebijakan yang inkonstitusional serta melanggar HAM.
 
"Kami mendesak Presiden untuk segera menindak tegas para menterinya, yang menerbitkan kebijakan melawan hukum dan hak asasi manusia serta mengancam demokrasi," katanya.
 
Ia menambahkan, YLBHI dan LBH Jakarta akan mengambil Iangkah hukum jika desakan yang disampaikan secara administrasi tersebut diabaikan oleh Wiranto dan Jokowi.
 
"Dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika upaya administratif yang ditempuh sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah khususnya Kemenkopolhukam dan Presiden Kepala Pemerintahan, untuk membatalkan keberadaan tim asistensi itu tidak dihiraukan," tegas  Asfinawati. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,