Pegawai KPK Berpakaian Serba - Hitam Tolak Revisi UU KPK

Pegawai KPK Berpakaian Serba - Hitam Tolak Revisi UU KPK

Ratusan pegawai KPK gelar aksi menolak revisi UU KPK di lobi Gedung KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta, Jumat siang. (foto - ist)

Jakarta - Mengenakan  pakaian  serba - hitam  sambil  membawa  poster  dan  payung,   ratusan  pegawai  KPK  menggelar aksi menolak revisi UU KPK di lobi Gedung KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta, Jumat (6/9/2019) siang

Para pegawai KPK tersebut berbaris membawa payung bertuliskan "Tolak RUU KPK" dan "Pelanggar Etik Dilarang Masuk KPK". Sementara yang lainnya membawa poster bertuliskan "Save KPK" hingga "Pak Jokowi Dimana?".

Mereka juga membentangkan garis line warna hitam-merah bertuliskan "Dilarang Melewati Batas Pelanggar Etik" di depan pintu masuk. Ada juga sebagian yang bernyanyi di atas panggung.

Aksi tersebut dihadiri sejumlah penyidik KPK antara lain Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo hingga pegawai KPK lainnya. Salah seorang pegawai KPK berorasi meminta menolak revisi UU KPK.

"Revisi UU KPK pun harus dilawan. Hanya ada satu kata kawan-kawan, lawan!," kata sang orasi. "Lawan," teriak seluruh pegawai KPK yang mengepalkan tangan ke atas.

Sebelumnya, Yudi Purnomo mengatakan, revisi UU KPK merupakan lonceng kematian bagi KPK sekaligus melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejauh ini, ia memandang revisi UU KPK tidak diperlukan.

"Ini tentunya merupakan lonceng kematian bagi KPK, sekaligus memupus harapan rakyat akan masa depan pemberantasan korupsi. Padahal, saat ini tidak ada masalah krusial di KPK, sehingga harus dibutuhkan revisi UU KPK," tegas Yudii. (Jr.)**

9 poin draf revisi UU KPK yang ditolak yakni:

1. Independensi KPK terancam
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
4. Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi
5. Penuntutan Perkara Korupsi Harus Koordinasi dengan Kejaksaan Agung
6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
7. Kewenangan Pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas
8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan
9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

.

Categories:Nasional,
Tags:,