Polemik Jabatan Sekda, Banding Pemkot Tanpa Bukti Baru

Polemik Jabatan Sekda, Banding Pemkot Tanpa Bukti Baru

Majelis hakim PTUN Bandung kabulkan gugatan Benny Bachtiar atas tergugat walikota Bandung. (foto - ist)

Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi mendaftarkan banding terkait gugatan Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, pada Kamis 10 Oktober 2019.

Seperti diketahui, sidang gugatan jabatan Sekda Kota Bandung antara penggugat Benny Bachtiar dan tergugat Walikota Bandung Oded M. Danial di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Jalan Diponegoro Kota Bandung, telah mencapai tahap putusan.

Dalam persidangan yang digelar pada Selasa 1 Oktober 2019 lalu, majelis hakim (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan Benny Bachtiar atas walikota Bandung.

Atas putusan itu, Kepala Bagian Hukum Pemkot Bandung Bambang Suhari menyatakan, Walikota Bandung sebagai pihak tergugat memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan PTUN. Namun, pihaknya tak menambah berkas maupun bukti baru untuk pengajuan banding.

"Kita akan menyampaikan memori banding dalam 30 hari sejak pendaftaran. Ini hak dari tergugat yang dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum banding," kata Bambang, Rabu (16/10/2019).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menyatakan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan siapa pun yang menduduki jabatan Sekda Bandung. Pasalnya, Sekda merupakan jabatan strategis dalam roda pemerintahan sekaligus sebagai mitra kerja.

"Saya menghargai semua pihak yang sedang berprores dalam persidangan. Kita lihat saja nanti hasilnya, dan kita harus taat aturan dan harus terima putusannya," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,