Bandung Selatan Berpotensi Alami Kerusakan layaknya KBU

Bandung Selatan Berpotensi Alami Kerusakan layaknya KBU

Longsor di wilayah Kabupaten bandung. (foto - ist)

Bandung - Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi)  Jabar menyatakan, banyak kawasan wisata di wilayah Bandung Selatan yang tidak memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Padahal, Amdal merupakan syarat penting yang harus dimiliki perseorangan maupun perusahaan, yang hendak membangun suatu kawasan atau bangunan. Amdal diberlakukan agar setiap pembangunan tetap berbasis lingkungan.

Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar Dedi Kurniawan menyatakan, wilayah Bandung Selatan berpotensi mengalami kerusakan lingkungan seperti halnya di Kawasan Bandung Utara (KBU). Berdasarkan pendataan yang dilakukan Walhi, ribuan hektar lahan hijau telah berubah menjadi kawasan wisata tanpa memiliki Amdal yang memadai.

"Di Bandung Selatan, banyak tempat wisata dan hotel dibangun dekat dengan sempadan air, tidak memiliki izin yang jelas dan tidak memiliki Amdal," kata Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar Dedi Kurniawan, Jumat (29/11/2019).

Selain tidak memiliki Amdal lanjut Dedi, sejumlah pengelola tempat wisata di wilayah Bandung Selatan pun kerap kedapatan membuang sampah sembarangan utamanya di kawasan hutan.

Ia menjelaskan, wilayah Bandung Selatan akan bernasib sama jika pemerintah daerah setempat tetap membiarkan para pengelola wisata melakukan pelanggaran lingkungan.

"Pembangunan berbasis lingkungan sangat penting untuk keberlangsungan alam. Sebaiknya Pemkab Bandung segera merangkul para pelaku usaha wisata agar mengurangi jumlah sampah dengan cara pembuangan yang sesuai aturan. Antara laini dibuang ke TPA atau TPSA yang sudah ada di wilayah Bandung," katanya.

Sementara itu, menyangkut Kawasan Bandung Utara (KBU), Walhi Jabar melihat KBU sudah berada dalam kondisi sekarat. Pasalnya dari total luas KBU yang hampir 40 ribu hektar, nyaris 90 persen merupakan lahan milik pribadi.

Artinya, alih fungsi lahan di KBU menjadi hal yang biasa dalam tata aturan pendirian bangunan. "Persentase hutan di KBU yang dikelola Pemprov Jabar hanya 10 persen Sedangkan sisanya merupakan lahan hak milik perorangan," kata Dedi Kurniawan.

Dengan demikian lanjutnya, program rehabilitasi KBU yang kerap diwacanakan pemerintah daerah akan terhalang aturan hukum. Sebab, pihak pemilik lahan di KBU memiliki hal untuk mengalihfungsikan lahan miliknya.

Ia menyarankan, Pemprov Jabar segera menambah aset lahan di KBU. Penambahan aset lahan tersebut bisa dilakukan lewat anggaran APBD, yang dikucurkan untuk penataan aset bangunan di wilayah pusat kota.

"Ketimbang buang uang untuk membangun kolam renang di Gedung Sate, lebih baik uang tersebut digunakan untuk membebaskan lahan berstatus hak milik menjadi hutan provinsi, ini akan lebih bermanfaat," tegas Dedi. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,