Emil, Kemunculan Sunda Empire karena Banyak Orang Stres

Emil, Kemunculan Sunda Empire karena Banyak Orang Stres

Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (foto - ist)

Bandung - Gubernur  Jabar  Ridwan  Kamil  angkat  bicara terkait beredarnya video maupun informasi di media sosial soal kemunculan Sunda Empire. Ia mendukung upaya kepolisian yang tengah menyelidiki video, yang diduga direkam pada 2018 lalu itu.
 
Selain itu, Emil pun mengajak masyarakat untuk berpikir secara logis. "Lagi diteliti oleh Polda. Ini karena banyak orang stres di Republik ini, menciptakan ilusi dengan romantisme sejarah. Ternyata ada orang yang percaya jadi pengikutnya," kata Emil, Jumat (17/1/2020).
 
Sebelum video mengenai Sunda Empire menimbulkan keresahan katanya, tadi malam Kapolda melaporkan bahwa kepolisian sedang melakukan penelitian. "Kalau ada aspek pidana kita akan segera tindak," katanya.
 
Kepada masyarakat diharapkan fokus dengan menggunakan rasio dalam berkehidupan dan gunakan aturan perundang-undangan. Ia meminta warga agar jangan percaya terhadap hal-hal yang tidak masuk dalam logika akal sehat.
 
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri pun  angkat bicara terkait kemunculan Sunda Empire atau Kekaisaran Sunda di Kota Bandung Jabar, setelah "runtuhnya" Keraton Agung Sejagat di Purworejo Jateng.
 
"Sunda Empire sedang kita dalami, kalau yang kemarin (Keraton Agung Sejagat) itu sudah ditangani aparat kepolisian," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau mudah bergabung dengan kelompok yang tidak jelas juntrungannya.
 
"Aku nonton sendiri, dengarkan cara penjelasan mereka di Youtube, itu kan kelihatannya banyak mengarang, sehingga kalau orang mau percaya aneh juga sebenarnya," katanya. "Apa makna dibalik seperti ini? Artinya, ada gejala sosial seperti ini yang muncul di tengah masyarakat kita".
 
Bahtiar mengatakan, kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul memang dijamin oleh undang-undang. Namun jika sudah terindikasi mengarah ke tindak pidana penipuan, maka hal tersebut salah.
 
"Prinsipnya memang negara ini melindungi orang berserikat berkumpul berorganisasi di bidang sosial, termasuk dengan latar belakang kebudayaan. Namun demikian, tentu ada kaidah-kaidah karena melibatkan orang," tegas Bahtiar.
 
Kemendagri lanjut Bahtiar, menyerahkan kasus itu sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menelusuri tindak pidananya. "Tentu ini menjadi perhatian kita, agar tidak meresahkan masyarakat," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,