Cuma Gimik, Bantuan Jaring Pengaman Sosial Corona Gagal

Cuma Gimik, Bantuan Jaring Pengaman Sosial Corona Gagal

Pendistribusian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Covid-19. (foto - ant)

Jakarta - Direktur  Eksekutif  Institute  for  Development  of Economics  and  Finance  (Indef)  Dr.  Enny  Sri  Hartati  menilai, bantuan jaminan sosial dampak Covid-19 sebagai program yang gagal, karena banyak yang tidak tepat sasaran.

"Saya tidak menyalahkan siapa-siapa atau nyinyir. Namun nyatanya begitu. Yang harus dilakukan bagiamana pemerintah bisa mengevaluasi hal itu," katanya. Dengan begitu, pemerintah bisa segera mengambil keputusan.

Hal itu demi menyelamatkan NKRI. "Kita harus sama-sama komitmen untuk menyelamatkan bangsa ini. Jika program tersebut gagal, maka segera evaluasi dan perbaiki," tegas Enny, Kamis (7/5/2020).

Diketahui, Presiden Jokowi akan menggelontorkan dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan wabah Corona. Dari total itu, dialokasikan untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun bagi masyarakat lapisan bawah.

Dalam pidato presiden, ada empat poin terkait jaring pengaman sosial. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) yang menerima manfaat meningkat dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Besarannya dinaikkan 25 persen. Misalnya komponen ibu hamil dan anak usia dini dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun. Sedangkan komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun.

Kedua, Program Kartu Sembako. Penerima manfaat program ini dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang dengan nilai Rp 200 ribu per bulan. Jumlah itu meningkat 30 persen dari Rp 150 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan atau Desember 2020.

Ketiga, program kartu prakerja. Anggaran yang awalnya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk penerima manfaat 5,6 juta orang, terutama pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Nilai manfaat kartu prakerja Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan. Program keempat, tarif listrik.

Pelanggan listrik 450VA akan digratiskan selama tiga bulan dan 900 VA subsidi hanya membayar separuh (50 persen) dari tagihan selama tiga bulan, yakin April, Mei dan Juni.

Sekilas program itu seperti solusi dari pemerintah untuk menghadapi Covid-19. Terkesan, pemerintah menggelontorkan uang banyak namun sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Misalnya, PKH yang disebut-sebut Jokowi naik 25 persen dengan total anggaran Rp 37,4 triliun.

Sebenarnya program itu tetap akan dijalankan tanpa ada wabah Covid-19, termasuk kenaikan 25 persen yang digembar-gemborkan pemerintah. Merujuk pada Rancangan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2019-2024, Kemensos memang sudah menaikkan anggaran untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta.

Tak hanya soal kenaikan nilai komponen, jumlah penerima manfaat juga sudah dinaikkan menjadi 10 juta, sesuai dengan Perpres Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Semua kenaikan itu sudah terjadi sebelum wabah Covid-19 melanda. Jika melihat peningkatan besaran nilai program, sebenarnya kenaikan 25 persen itu cenderung kecil dibanding kenaikan tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan Kementerian Sosial pada 2018 Kemensos menganggarkan Rp 17,5 triliun untuk 10 juta penerima manfaat. Pada 2019 nilainya naik sekitar 85 persen menjadi Rp 32,65 triliun untuk 10 juta penerima manfaat. Program PKH sejatinya program jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan antargenerasi, sehingga belum tentu tepat.

Ekonom dari Indef Bhima Yudhistira Adhinegara melihat, program yang dipamerkan Jokowi itu hanyalah gimik. "Ini modifikasi kampanye dengan data yang masih berantakan," kata Bhima.

Selain data berantakan menurut Bhima, program itu tidak bisa menyasar pekerja yang sebelum wabah Covid-19 masuk kelas menengah yang mungkin saat ini turun kelas menjadi miskin. Berdasarkan laporan Bank Dunia, ada 115 juta orang kelas menengah Indonesia yang masuk kelompok rentan miskin.

Kelompok itu bisa dengan mudah turun kelas menjadi miskin karena wabah Covid-19. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras membantah soal fakta sebelum Covid-19 melanda anggaran PKH dan penerima manfaat sudah naik.

Menurutnya, sebelum ada Covid-19, besaran manfaat (ibu hamil dan usia dini) belum dinaikkan. Target awal penerima manfaat tahun 2020 sebanyak 10 juta, tetapi dalam revisi tinggal 9,2 juta PKH. "Orang yang kemarin sudah keluar dari PKH, bisa jatuh miskin lagi. Kita sempat revisi 9,2 juta. Jadi dinaikkan lagi menjadi 10 juta," kata Hartono.

Apa yang diungkap Hartono itu berbeda dengan penjelasan Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial M Royani, beberapa waktu lalu. Royani menjelaskan, ada kenaikan indeks pada kategori ibu hamil dan anak usia dini, yang semula menerima Rp 2,4 juta naik menjadi Rp 3 juta.

Sedangkan untuk pekerja informal yang terkena dampak Covid-19, Hartono mengklaim sudah ada skema lain. Mungkin saja dalam keluarga penerima PKH ada pekerja informal. "Kalau ini khusus yang sudah reguler data. Tapi, di dalamnnya, sebagian kemungkinan anggota keluarganya pekerja informal, buruh harian. Itu nanti akan kami cek juga," kata Hartono.

Ia menambahkan, selain PKH, Kemensos menganggarkan kartu sembako Rp 43,6 triliun. Program itu naik 20 persen dari Rp 150 ribu menjadi 200 ribu untuk 20 juta orang, yang biasanya dikucurkan per tiga bulan menjadi setiap bulan. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,