Teror Bom Molotov Kantor PDIP Bogor, Lima Orang Ditangkap

Teror Bom Molotov Kantor PDIP Bogor, Lima Orang Ditangkap

Lokasi jatuhnya bom molotov di kantor PDIP Kabupaten Bogor. (foto - ist)

Bogor - Pihak keluarga dari lima orang yang ditangkap terkait pelemparan bom molotov di kantor PDIP Kecamatan Megamendung dan Cileungsi Kabupaten Bogor, mendatangi Kepolisian Resort Bogor, Minggu (23/8/2020).

Didampingi pengacara Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (Pushami) Aziz Yanuar, pihak keluarga protes terkait penangkapan mereka. "Lima orang ditangkap, dua orang di antaranya klien kami yang bernama Ahmad Shihabudin alias Ihab, Agus Sudrajat alias Ajat, Karim, Burok dan Deka," kata Aziz.

Menurutnya, dua orang yakni Ahmad Shihabudin alias Ihab, Agus Sudrajat alias Ajat merupakan anggota organisasi Islam Front Pembela Islam (FPI). Kelimanya ditangkap sejak Kamis 20 Agustus 2020.

"Sejak 20 Agustus hingga saat ini ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian Polres Bogor dengan tuduhan terlibat kasus bom molotov," katanya.

Aziz menjelaskan, dari kelima orang yang ditangkap beberapa di antaranya tidak diberikan surat penangkapan maupun penahanan kepada keluarga. Sejauh ini, pihak keluarga maupun kuasa hukum yang mendatangi Polres Bogor tidak dapat menemui kelima orang anggota keluarganya.

"Tidak jelas keberadaannya dan kondisinya hingga saat Minggu malam ini, pihak keluarga didampingi Kuasa Hukum dari Pushami berusaha menemui pihak kepolisian dengan mendatangi Polres Bogor. Namun malah dicegat di pintu gerbang dan tidak dapat masuk tanpa alasan," tegas Aziz.

Mewakili kliennya, Aziz memprotes tindakan kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Sesuai PERKAP No.8 tahun 2009 Pasal 27 (1),Pasal 18 (4) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 14 (3) UU No.12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Int Hak Sipil dan Politik dan Pasal 114 jo Pasal 56 (1) KUHAP, di mana tersangka maupun saksi dalam proses pemeriksaan wajib didampingi oleh penasehat hukum pengacara.

"Sesuai dengan undang-undang, kami warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan berkedudukan sama di mata hukum sesuai UU. Polisi wajib melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai tupoksinya, berdasarkan amanat UU masyarakat," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,