Temui Massa Demo, Emil Surati Jokowi Tolak Omnibus Law

Temui Massa Demo, Emil Surati Jokowi Tolak Omnibus Law

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menemui massa gabungan serikat pekerja. (foto - ist)

Bandung  -  Gubernur  Jabar  Ridwan  Kamil   menemui  massa  gabungan  serikat  pekerja  yang  berkerumun  di  sekitar Gedung Sate Bandung, Kamis (8/10/2020). Di tengah guyuran hujan, gubernur disambut riuh massa pengunjuk rasa.

Ridwan Kamil didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Pangdam/III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto serta sejumlah pimpinan serikat buruh, larut berdialog di tengah kerumunan massa.

Menurut Emil, pihaknya akan mengirimkan surat aspirasi dari buruh kepada Presiden Jokowi dan DPR RI. Rencananya surat itu akan dikirimkan oleh Pemprov Jabar pada Jumat 9 Oktober 2020.

"Saya sudah menandatangani surat pernyataan dari poin-poin aspirasi yang disampaikan buruh. Isinya menolak dengan tegas Omnibus Law, dan meminta kepada bapak presiden untuk minimal menerbitkan Perppu, karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi dan ditandatangani presiden," katanya.

"Kepada seluruh buruh saya titip, silakan kalian suarakan aspirasi apa pun tetapi tolong unruk menjaga ketertiban dan menjaga fasilitas umum," kata Emil.

Surat Ridwan Kamil untuk Jokowi terkait penolakan Omnibus Law.

Sebelumnya, ia pun melakukan audiensi dengan pimpinan serikat buruh. Mereka menyampaikan poin-poin aspirasi secara langsung. "Tadi saya menerima aspirasi dari perwakilan buruh ada 10 orang, nah bagaimana pun kondusivitas dan aspirasi itu harus kami dengarkan secara seksama," katanya.

"Hasil audiensi didapat kesimpulan, pada dasarnya buruh memahami di klaster pembahasan lain, tapi di klaster perlindungan buruh ada klaster yang merugikan. Misalnya, dari pesangon, mulai dari hak-hak pelatihan tapi tidak dibayar yang dianggap merugikan dan lain-lan".

Lewat surat aspirasi yang akan dilayangkan Pemprov Jabar tercantum, telah disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober, terjadi unjuk rasa dan penolakan terhadap UU tersebut dari seluruh pekerja dan serikat buruh se Jabar.

Dalam paragraf selanjutnya, Pemprov Jabar menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja, yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU sekaligus meminta agar diterbitkannya Perpu. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,