Omnibus Law 'Ngotot' disahkan pro kepentingan Elit oligarki

Omnibus Law 'Ngotot' disahkan pro kepentingan Elit oligarki

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR. (foto - ist)

Jakarta  -  Pemerintah   bersama  DPR   begitu  ngotot   menyelesaikan   dan  mensahkan  Omnibus  Law  Undang - Undang Cipta Kerja, sehingga hal itu menjadi kontroversial dan memunculkan polemik dan ramai jadi bahasan di media sosial.

Proses penyelesaian RUU itu pun terbilang cepat hingga disahkan pada sidang paripurna, Senin 5 Oktober 2020. Pembahasan undang-undang setebal lebih dari 900 halaman itu hanya dilakukan dalam waktu kurang dari satu tahun.

Sejumlah pihak pun menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak transparan dan tergesa-gesa, dalam mengesahkan undang-undang tersebut. Padahal, Indonesia saat ini berada pada masa pandemi, yang membutuhkan penanganan ekstra melalui kebijakan.

Koalisi Bersihkan Indonesia pun mengungkap, ada 12 aktor di balik lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja. Disebutkan, di balik pembahasan dan pengesahan Omnibus Law Cipta Karya, ada kepentingan besar pada pebisnis terutama di sektor tambang.

UU kontroversial itu sendiri dibutuhkan untuk mendapat jaminan hukum untuk keberlangsunggan dan keamanan bisnis mereka. Hal itu disampaikan Juru bicara Koalisi Bersihkan Indonesia Merah Johansyah dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Koalisi Bersihkan Indonesia tergabung dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Greenpeace Asia Tenggara, Auriga Nusantara dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasarkan analisis profil para satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, ada 12 aktor penting yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang terutama batubara.

"Ada 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka," kata Johansyah. Ke-12 orang itu antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani dan Arteria Dahlan. Selain itu, Benny Sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar dan Lamhot Sinaga.

Lalu, kenapa pemerintah dan DPR seakan penyelesaian omnibus law RUU Cipta Kerja dikebut? Dosen Fisipol Universitas Diponergoro (Undip) Wijayanto menyatakan, dengan pengesahan RUU Cipta Kerja, pemerintah untuk kesekiankalinya menguji kesabaran rakyat.

"Pengesahan undang-undang itu bikin kita geleng-geleng kepala. Pemerintah selalu ada saja caranya untuk menguji kesabaran kita, setelah UU KPK caranya juga seperti itu," kata Wijayanto.

Menurutnya, tidak adanya oposisi yang kuat setelah Pemilu 2019 memudahkan pemerintah dalam mengeluarkan undang-undang, meski menuai banyak sorotan. Dengan kondisi itu, tak ada lagi pihak di parlemen yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

Ia mengatakan, motivasi pemerintah dalam mengesahkan UU Cipta Kerja secara cepat itu karena ada kepentingan yang sama, yakni ekonomi politik di kalangan elit oligarki. "Orang tidak akan sepakat pada satu hal kecuali mereka memiliki kepentingan yang sama. Hal itu adalah kepentingan ekonomi politik di kalangan elit oligarki yang ingin agar kepentingan ekonomi politiknya bisa terwujud," tegas Wijayanto.

Hal itu katanya, menunjukkan kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pemilik modal dan elit politik. Kedua entitas itu dianggapnya tak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tak heran jika pemerintah mengabaikan banyak aspek dalam sejumlah kebijakannya, termasuk UU Cipta Kerja. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,

terkait

    Tidak ada artikel terkait