Gagal Redakan Demo Thailand Cabut Dekrit Keadaan Darurat

Gagal Redakan Demo Thailand Cabut Dekrit Keadaan Darurat

Warga menahan tembakan water canon saat unjuk rasa di pusat Kota Bangkok. (foto - yahoo)

Bangkok  -  Pemerintah   Thailand  Kamis  ini  membatalkan  dekrit   keadaan  darurat  yang  diumumkan  pekan lalu,  usai perdana menteri mengeluarkan isyarat untuk mendinginkan demo besar-besaran yang dipimpin mahasiswa yang menuntut reformasi demokrasi.

Pencabutan dekrit darurat itu dipublikasikan di surat kabar pemerintah dan berlaku, Kamis (22/1-/2020) siang. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tampil di televisi nasional, pada Rabu malam untuk memohon kepada pengunjuk rasa pro-demokrasi agar mengurangi ketegangan politik dan berjanji untuk mencabut tindakan darurat.

Dilansir Associated Press, Kamis (22/10/220) sementara pengunjuk rasa berbaris di dekat Kantor PM menuntut pengunduran dirinya. Mereka juga meminta rekan-rekan mereka yang ditangkap sehubungan dengan unjuk rasa sebelumnya dibebaskan. Mereka menegaskan, jika tuntutan tidak dipenuhi mereka akan kembali dalam tiga hari.

Para pengunjuk rasa mendesak konstitusi yang lebih demokratis dan reformasi monarki. Kritik terbuka terhadap institusi kerajaan telah menimbulkan kontroversi, karena secara tradisional kerajaan dianggap sakral dan pilar identitas nasional.

Hari Rabu menandai hari kedelapan demonstrasi oleh sebuah gerakan yang diluncurkan pada Maret lalu. Unjuk rasa sempat terhenti karena virus Corona dan berlanjut sejak Juli lalu. Dalam beberapa pekan terakhir, unjuk rasa meluas ke sejumlah provinsi.

Demonstrasi tetap berlanjut meski sejumlah pemimpin demonstrasi ditangkap dan diberlakukan keadaan darurat, yang melarang orang berkumpul lebih dari empat orang. Prayuth, dalam rekaman pidatonya memohon kepada rekan senegaranya untuk menyelesaikan perbedaan politik mereka melalui Parlemen.

"Satu-satunya cara untuk mendapatkan solusi abadi bagi semua pihak yang adil bagi mereka yang berada di jalan serta bagi jutaan orang yang memilih untuk tidak turun ke jalan, yakni dengan membahas dan menyelesaikan perbedaan ini melalui proses parlementer," katanya.

Pemerintah pada Selasa menyetujui permintaan untuk memanggil kembali Parlemen, untuk menangani krisis politik dalam sidang khusus dari Senin hingga Rabu. "Meski saya dapat mendengarkan dan mengakui tuntutan pengunjuk rasa, saya tidak dapat menjalankan negara berdasarkan tuntutan pengunjuk rasa atau massa," sebut Prayuth.

Ia pun mengakhiri pidatonya dengan permohonan "Mari kita hormati hukum dan demokrasi parlementer, dan biarkan pandangan kita disajikan melalui perwakilan kita di Parlemen". (Jr.)**

.

Categories:Internasional,
Tags:,