Suap 2 Jenderal Polisi Sebagai Dakwaan atas Djoko Tjandra

Suap 2 Jenderal Polisi Sebagai Dakwaan atas Djoko Tjandra

Djoko Tjandra berprompi merah muda keluar dari gedung Kejaksaan Agung. (foto - Puspenkum Kejagung)

Jakarta  -  Suap  dua  jenderal  polisi  sebesar  200 ribu dolar  Singapura  dan  420  ribu  dolar  AS  merupakan  dakwaan terhadap Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra). Suap untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO), yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).

Kedua jenderal polisi yang diduga menerima suap tersebut yakni Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, dan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri.

Diduga, Irjen Napoleon Bonaparte menerima uang sebesar 200 ribu dolar Singapura dan 270 dolar AS. Sementara Brigjen Prasetyo disebut turut menerima uang 150 dolar AS. Kedua jenderal polisi itu diduga menerima uang suap dari Djoko Tjandra lewat seorang pengusaha Tommy Sumardi.

"Terdakwa turut serta melakukan dengan Tommy Sumardi, yakni memberi uang 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte," sebut Jaksa saat membacakan surat dakwaan untuk Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakpus, Senin (2/11/2020).

"Juga memberi uang sejumlah 150.000 dolar SD kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo," katanya. Suap kepada dua jenderal polisi itu untuk mengupayakan namanya dihapus dari DPO yang dicatatkan di Ditjen Imigrasi. Yakni dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.

Surat yang diterbitkan yakni surat dengan nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020; surat nomor : B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020; dan surat nomor : B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020.

"Lewat surat-surat tersebut, pada 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS), pada Sistem Informasi Keimigrasian (Simkim) Direktorat Jenderal Imigrasi," tegas Jaksa.

Kasus itu berawal ketika Djoko Tjandra yang sedang berada di Kuala Lumpur Malaysia, meminta bantuan kepada rekannya Tommy Sumardi. Joko bermaksud dapat masuk ke Indonesia secara sah untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi Bank Bali.

Dalam percakapan, Djoko Tjandra meminta agar Tommy Sumardi menanyakan status Interpol Red Notice atas nama dirinya di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri. Sebab sebelumnya Djoko Tjandra mendapat informasi, Interpol Red Notice atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon Perancis.

Djoko Tjandra bersedia memberikan uang sebesar Rp 10 miliar melalui Tommy Sumardi kepada pihak yang turut mengurus kepentingan dirinya, terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.

Tommy Sumardi pin menemui dan meminta bantuan kepada Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, untuk dapat memeriksa status Interpol Red Notice Joko Soegiarto Tjandra.

Brigjen Prasetijo Utomo mengantarkan dan mengenalkan Tommy Sumardi kepada terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte, untuk mewujudkan keinginan Djoko Tjandra. Setelah itu terjadi siasat untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.

Tommy Sumardi bersama Brigjen Prasetijo Utomo kembali menemui Terdakwa Napoleon Bonaparte, di ruangan Kadivhubinter Polri. Napoleon Bonaparte menyampaikan, red notice Joko Soegiarto Tjandra bisa dibuka, karena sudah dibuka dari pusatnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,