Terlibat, Kiara Minta KPK Usut 9 Penerima Izin Ekspor Lobster

Terlibat, Kiara Minta KPK Usut 9 Penerima Izin Ekspor Lobster

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati. (foto - ist)

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan KPK dalam merespons kasus dugaan korupsi perizinan ekspor lobster, yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
 
Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati mengakui, pemberian izin ekspor benih lobster tersebut memang "sangat-sangat bermasalah" sejak dari awal. Khususnya soal ketiadaan transparansi dan akuntabilitas. 
 
Bahkan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pernah mengingatkan KKP, soal kebijakan pemberian izin ekspor lobster itu terdapat banyak potensi kecurangan. ORI menyebut, izin ekspor benih lobster bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. "Namun, sayangnya Edhy Prabowo tidak mendengarkan penilaian itu," kata Susan, Kamis (26/11/2020).
 
Susan juga mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam terhadap sejumlah perusahaan, yang telah melakukan ekspor benih lobster berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Edhy Prabowo.
 
Setidaknya lanjut Susan, per Juli 2020 ada sembilan perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster. Yakni CV Setia Widara, UD Samudera Jaya, CV Nusantara Berseri dan PT Aquatic SSLautan Rejeki. Lalu PT Royal Samudera Nusantara, PT Indotama Putra Wahana, PT Tania Asia Marina, PT Indotama Putra Wahana dan PT Nusa Tenggara budidaya.
 
Ia mempertanyakan, jika PT Dua Putra Perkasa Pratama telah terbukti memberikan suap kepada Edhy Prabowo sebesar 100 ribu dolar AS atau setara Rp 1,41 miliar, maka bagaimana dengan sembilan perusahaan lain yang telah melakukan ekspor benih lobster.
 
"Apakah mereka tidak melakukan hal yang sama? Sebab jika kesembilan perusahaan praktik gratifikasi dengan nominal yang sama kepada Edhy, maka setidaknya Edhy telah mengantongi uang lebih dari Rp 10 miliar," tegas Susan.   
 
Ia menilai, mekanisme pemberian izin ekspor bagi kesembilan perusahaan tersebut wajib diselidiki lebih lanjut oleh KPK. Ia meminta agar KPK jangan hanya berhenti pada kasus yang menjerat Edhy Prabowo saja. "Perlu penyelidikan lebih lanjut agar kasus itu terang benderang," katanya.
 
Seperti diketahui, KPK telah resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan suap ekspor benih lobster. Selain Edhy, ada enam lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka, satu di antaranya pemberi suap. 
 
Mereka adalah Staf Khusus Edhy Prabowo, Safri Muis; pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi; staf istri Menteri KP, Ainul Faqih, Amiril Mukminin; Stafsus Edhy, Andreau Pribadi Misanta; dan Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito. 
 
Berdasarkan temuan KPK, Edhy Prabowo menerima Rp 3,4 miliar dari PT ACK beserta 100 ribu dolar AS atau setara Rp 1,41 miliar dari Suharjito. Sehingga total yang Edhy kantongi mencapai sebesar Rp 4,8 miliar. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,