Febri Diansyah menyoal ancaman KPK hukum mati koruptor

Febri Diansyah menyoal ancaman  KPK hukum mati koruptor

Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (foto - ist)

Jakarta  -  Mantan   juru  bicara  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Febri  Diansyah,  mengingatkan  ancaman  hukum  mati bagi para pelaku korupsi anggaran Bansos Covid-19 yang pernah dilontarkan Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam akun resmi twitternya, Minggu (6/12/2020) Febri menuliskan soal hukuman mati yang jarang diterima oleh para koruptor. Ada dua twit yang ditulis Febri di akun twitternya, @Febridiansyah menyangkut hukuman mati terkait anggaran virus Corona.

Ia menilai, ancaman hukuman mati yang kerap dilontarkan pihak KPK di beberapa kesempatan hanya sebatas slogan, seolah serius dalam memberantas korupsi. "Ada yang pakai slogan hukum mati koruptor saat pandemi. Seolah seperti serius berantas korupsi," sebut Febry di akun twitternya.

Menurutnya, dalam undang-undang memang ada kondisi tertentu yang diancam hukuman mati. Namun hanya korupsi dengan kerugian negara. "Sedangkan OTT kemarin suap bansos Covid-19, jenis korupsi dan pasal yang berbeda," katanya.

Febry menyatakan, KPK tidak perlu kebanyakan memakai slogan. Fokus bekerja secara konkret. Dukunglah kerja para pegawai KPK, maka lambat laun kredibilitas KPK akan kembali meningkat. Kepercayaan itu tumbuh dari konsistensi, buktikan dengan kinerja.

Slogan hukum mati sering muncul dalam dua kondisi. Pertama hanya sebatas slogan. "Ya untuk tunjukan seolah komitmen berantas korupsi. Padahal, belum ada koruptor dihukum mati. Kalau narkotika banyak. Apakah efektif," tanya Febry. Kedua karena kemarahan dengan pejabat yang melakukan tindakan korupsi.

Ia menilai, tidak ada negara yang berhasil berantas korupsi dengan hukuman mati. Makanya pasal yang tepat diterapkan adalah pasal suap. "Pasal Suap dan 121 yang digunakan KPK dalam OTT Kemensos cukup tepat. Ancaman maksimal seumur hidup," tegas Febri.

Ketua KPK Firli Bahuri pernah mengingatkan kepada pejabat negara, agar tidak melakukan korupsi dana anggaran Covid-19, pada saat awal mewabahnya virus corona di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri pada April lalu pernah mengancam pelaku korupsi anggaran Covid-19 dengan hukuman mati. Menurut Firli, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi yang harus diprioritaskan. Apalagi di tengah bencana seperti pandemi Covid-19 saat ini.

"Kami akan menyatakan sikap, KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi. Utamanya, dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana kita menegakkan hukum, yaitu pidana mati," kata Firli.

"Olleh karena itu, bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain dalam upaya menegakkan hukum, yakni tuntutannya pidana mati," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,