Larang FPI Gelar Konpers, Polisi Ancam Lakukan Penangkapan

Larang FPI Gelar Konpers, Polisi Ancam Lakukan Penangkapan

Plang Polisi dan TNI bongkar plang dan spanduk FPI. (foto - ist)

Jakarta - Pihak kepolisian tidak mengizinkan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menggelar konferensi pers di Petamburan Jakarta Pusat. Polisi mengancam lakukan penangkapan terhadap FPI, yang berkeras melakukan kegiatan.

Menurut Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, pelarangan itu dikarenakan pemerintah telah membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Sehingga setiap kegiatan FPI pun tak lagi diperbolehkan oleh pemerintah.

"Setelah penetapan tidak ada kegiatan FPI. Artinya, setiap kegiatan yang berhubungan dengan FPI pasti akan kami bubarkan," kata Heru di Petamburan Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

Sebelumnya, sejumlah wartawan sempat menerima undangan konferensi pers dari Sekretaris Umum FPI Munarman, mengenai respons atas pembubaran. Penyampaian pernyataan ke media itu rencananya digelar di Sekretariat DPP FPI Jalan Petamburan III Jakarta Pusat, Rabu sore.

Pemerintah mengumumkan pelarangan organisasi tersebut berdasar Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT Nomor 220/4780 tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Kb/3/12/2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI.

"Kami akan lakukan penangkapan. Kalau (Munarman) mengatasnamakan sendiri, silakan saja. Namun kalau mengatasnamakan FPI, itu tidak boleh," katanya.

Setidaknya ada enam alasan yang mendasari pelarangan tersebut antara lain untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara, isi anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan UU Ormas, FPI disebut belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas dan sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme juga tindak pidana lain.

Menko Polhukam Mahfud Md menyebutkan, FPI sebagai organisasi terlarang dan tak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Atas keputusan itu, tim kuasa hukum FPI mempertimbangkan langkah hukum.

Sejauh ini proses pengkajian sedang ditempuh. Salah satu upaya hukum yang mungkin dilakukan adalah menggugat putusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,