PKS Belum Bersikap Terkait Perppu

PKS Belum Bersikap Terkait Perppu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf

Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf mengatakan partainya belum menentukan sikap terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Fraksi PKS di DPR masih melakukan kajian dan koordinasi dengan Koalisi Merah Putih untuk menyikapi secara bersama," kata Al Muzzammil di Gedung Nusantara III kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Dia mengatakan PKS akan berdialog terlebih dulu dengan partai-partai anggota KMP karena pertemuan itu merupakan kunci dari keputusan mengenai Perppu Pilkada.

Namun menurut dia, waktu pembahasan Perppu Pilkada masih banyak karena dibahas pada Januari 2015, tepatnya setelah masa reses DPR RI.

"Pertemuan dengan KMP adalah kunci, apa hasilnya pimpinan (partai politik) yang menentukan," ujarnya.

Al Muzzammil enggan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie di twitter-nya yang berbalik mendukung Perppu Pilkada.

Menurut dia, KMP memiliki komitmen mengambil keputusan strategis untuk berdialog dengan pimpinan partai KMP.

"Melalui kajian mendalam dan kepala dingin (membahasa Perppu Pilkada) dan akan dibahas setelah reses," katanya.

Sebelumnya Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dalam twitter-nya pada Selasa (9/12) malam mengatakan Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut," tulis ARB di Twitter-nya pada Selasa (9/12/2014) malam.

ARB menjelaskan Pilkada melalui DPRD, diusulkan oleh pemerintahan SBY kepada DPR dan usulan itu dibicarakan dalam Pansus yang selalu diikuti kader-kader Partai Demokrat.

Menurut dia, pada sidang paripurna terakhir, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk "walkout", karena itu RUU Pilkada lewat DPRD disetujui dengan suara terbanyak.

"Pada awal Oktober 2014, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, Partai Demokrat, membuat kesepakatan yang pada pasal pertamanya menyatakan bersepakat untuk bersama-sama menyukseskan pemilihan pimpinan DPR-RI dan seluruh alat kelengkapannya secara proporsional serta kepemimpinan MPR-RI, dengan menetapkan susunannya," ujar ARB.

Dalam kesepakatan itu juga menurut ARB pada Pasal 2 menyatakan "Kami bersepakat untuk mendukung Perppu usul pemerintah terhadap UU Pilkada".

Hal itu menurut dia berarti ada perubahan sikap pemerintah dan disepakati oleh enam partai politik tersebut di atas.

Selain itu menurut dia pada Munas Partai Golkar di Bali, 30 November sampai 3 Desember 2014, dibuat rekomendasi untuk memperjuangkan Pilkada melalui DPRD.

"Rekomendasi tersebut diusulkan oleh keseluruhan 547 pemilik hak suara dan 1300 peninjau," katanya.

Hal itu menurut ARB juga sesuai dengan idealisme Golkar dan KMP yang berjuang agar prinsip-prinsip Pancasila tetap dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu peserta Munas beranggapan bahwa yang paling cocok dengan sila ke-4 tersebut adalah Pilkada melalui perwakilan, yaitu DPRD.

Namun menurut ARB setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan Pilkada Langsung, kesepakatan awal bulan Oktober antara 6 partai-partai tersebut dan pembicaraan dengan partai-partai dalam KMP maka Golkar mendukung Perppu Pilkada. (AY)

.

Categories:Politik,
Tags:politik,