2 Gubernur Heran Menyoal Beda Data Covid-19 Pusat-Daerah

2 Gubernur Heran Menyoal Beda Data Covid-19 Pusat-Daerah

Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur Jateng Ganjar Pranolo. (foto - dok)

Bandung  -  Permasalahan   data  mengenai  perkembangan  Covid-19  yang  tak   sinkron  antara  pemerintah  pusat  dan daerah terus menyeruak, sehingga proses pembuatan pemetaan zonasi risiko menjadi kacau.

Kedua kepala daerah tersebut yakni Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur Jateng Ganjar Pranolo. Ganjar Pranowo pun mengaku terheran-heran atas pernyataan Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Sasmito yang mengungkap angka kasus aktif Corona di Kota Solo mencapai 7.354 kasus, Sabtu 27 Februari 2021.

Sebelumnya Ridwan Kamil mengaku, sejauh ini laporan perkembangan jumlah positif Corona masih berdebat, karena kasus yang diumumkan masih bercampur dengan kasus yang lama. Jadi, kalau misalnya hari ini ada lo lonjakan enggak juga. "Saya heran, itu laporan H-5, H-7 atau H-14," katanya.

Ia berharap, ke depan tidak ada lagi penundaan data yang bisa berdampak pada zonasi risiko dan pengambilan kebijakan di daerah. "Saya sudah sampaikan tolong diperbaiki, karena nanti status merah oranye kuningnya jadi kacau. Hitung status merah oleh kasus yang ternyata sudah lewat atau sudah sembuh," tambah Emil.

Sementara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, dalam konferensi pers virtual lewat YouTube Sekretariat Presiden Kamis lalu, Wiku mengungkap, ada 10 daerah di Indonesia yang kasus aktifnya di atas 1.000. Kota Solo sendiri sebagai yang tertinggi mencapai 7.354 kasus.

Keheranan Ganjar berdasar pada data yang ada di akun resmi corona.jatengprov.go.id , yang mana angka kasus aktif di seluruh Jateng saja hanya 6.881 kasus. Data Satgas Covid-19 makin meragukan jika menilik angka kumulatif sejak Maret 2020 hingga hari Sabtu ini.

Disebutkan, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Solo sebanyak 4.862 kasus. Apalagi update terbaru kasus aktif di Solo adalah 278 kasus. "Ini jangan-jangan beliau keliru, 7.354 itu mungkin seluruh Jateng. Catatan saya yang di Solo itu hanya 278 kasus. Jauh banget kan," katanya.

Ia heran, jika di Jateng ada 6.881 kasus aktif, tidak mungkin jika kasus aktif di Kota Solo sendiri mencapai 7.354 kasus. "Ini jelas harus dikoreksi. Nanti bikin kepanikan baru warga, Solo tertinggi padahal ya tidak gitu," tegasnya.

Ia berharap, Satgas Covid-19 lebih berhati-hati dalam rilis data karena hal itu sudah terjadi beberapa kali. "Mudah-mudahan bisa menjadi koreksi Wiku dan temen-temen yang me-launching data, kalau perlu mengonfirmasi data kepada kami".

Menurutnya, sebenarnya bisa lihat di situs resmi corona.jatengprov.go.id karena sebenarnya itu angka yang diperbandingkan. Ada angka yang dari pusat, ada angka yang dari provinsi, jadi tinggal diperbandingkan. Selisih bisa dikonfirmasi karena memang selalu ada data delay.

Sebelumnya, terkait soal itu Kemenkes membenarkan pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menyebut sering terjadi perbedaan data pandemi Covid-19 antara pemerintah daerah dan yang diumumkan pemerintah pusat.

Juru Bicara Pemerintah Covid-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi menyatakan, Indonesia belum bisa melaporkan data secara real time karena keterbatasan alat dan SDM. "Untuk mengentri data ini butuh waktu, kita lebih mengejar bagaimana spesimen itu cepat diproses dan memberikan hasil agar bisa memberikan penanganan lebih dini," kata Nadia.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit itu menyebutkan, pihaknya terus memaksimalkan sistem pelaporan data agar bisa menjadi acuan pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. namun jika pemerintah daerah punya data lebih real time, kepala daerah memiliki wewenang besar untuk mengambil kebijakan sesuai data yang dimiliki.

"Tentunya ada kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melihat situasi epidemiologisnya secara langsung. Kalau data itu ada keterlambatan, ya saya setuju kita harus segera melakukan validasi menyamakan data pusat dan daerah," tegasnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,