Penghargaan Anti-Korupsi Nurdin Terancam Dicabut

Penghargaan Anti-Korupsi Nurdin Terancam Dicabut

Nurdin Abdullah resmi ditetapkan tersangka suap. (foto - ist)

Jakarta - Penganugerahan penghargaan antikorupsi yang diberikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, segera dievaluasi Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (P-BHACA).

Diketahui, Nurdin Abdullah pernah menerima penghargaan BHACA pada 2017 saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng. Saat ini, dirinya berstatus tersangka suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Pemprov Sulsel.

"P-BHACA sangat terkejut dan menyesalkan. Jika di kemudian hari terbukti telah terjadi penyelewengan/pengkhianatan terhadap nilai-nilai, kebijakan P-BHACA akan me-review kembali penganugerahan itu," kata Ketua Dewan Pengurus P-BHACA Shanti L Poesposoetjipto dalam keterangannya, Selasa 2 Maret 2021.

Menurut Shanti, sebelumnya Nurdin Abdullah merupakan penerima penghargaan BHACA pada 2017 ketika menjabat sebagai Bupati Bantaeng. Penghargaan diberikan atas upaya Nurdin menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta memberantas korupsi.

"Lewat seleksi yang ketat, penerima award dipilih melalui proses yang seksama dan hati-hati oleh dewan juri independen pada 2017, Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan BHACA yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran serta independensi," katanya.

Shanti menjelaskan, pihaknya segera melakukan evaluasi secara internal melalui proses due diligence untuk kemungkinan menarik kembali award itu. "Dewan Pengurus P-BHACA akan mengevaluasi melalui proses due diligence yang berlaku di P-BHACA, di mana penarikan kembali sebuah award memerlukan proses yang tidak kalah teliti dari penganugerahannya," tegasnya.

Ia pun memastikan, P-BHACA akan senantiasa mengikuti dan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "P-BHACA percaya, pribadi yang menjunjung tinggi kejujuran dan mengedepankan integritas akan terbuka dan sukarela, mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepadanya".

Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka.

Dalam kasus tersebut, Nurdin diduga menerima suap Rp 2 miliar dari Agung. Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,