Telisik Mark-up Munjul KPK segera Periksa Anies Baswedan

Telisik Mark-up Munjul KPK segera Periksa Anies Baswedan

Dirut nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan yang terjerat kasus Munjul. (foto - ant)

Jakarta  -  Komisi   Pemberantasan  Korupsi   (KPK)   segera  menjadwalkan  pemeriksaan terhadap  Gubernur  DKI  Jakarta Anies Baswedan, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Ranggon Cipayung Jakarta Timur.

Tim penyidik KPK pun mendalami mark up harga tanah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul tersebut. Mark up harga didalami tim penyidik saat memeriksa Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Denan Matulandi Kaligis.

Denan Matulandi Kaliigis diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, Denan Matulandi Kaligis didalami penyidik KPK, terkait harga penawaran tanah di Munjul yang diduga telah di mark up. "Ia didalami terkait negosiasi harga penawaran tanah antara PT AP (Adonara Propertindo) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, yang diduga telah ada kesepakatan untuk di mark up," kata Ali Fikri, Rabu (28/7/2021).

Dalam kasus itu, KPK menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian (TA) dan menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

KPK menduga, perbuatan yang dilakukan para tersangka merugikan keuangan negara hingga sebesar Rp 152 miliar. Kasus itu bermula saat adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya.

Kesepakatan dilakukan oleh Yorry dan Anja Runtunewe, pada 8 April 2019. Saat itu dilakukan pembayaran 50 persen atau sekitar Rp 108,9 miliar ke rekening Bank DKI milik Anja Runtunewe. Lalu atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perumda Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sebesar Rp 43,5 miliar.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah itu, diduga dilakukan secara melawan hukum. Yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Diduga, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah itu juga dilakukan tidak sesuai SOP, serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Lalu adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtunewe dan Sarana Jaya, sebelum proses negosiasi dilakukan.

Diketahui, KPK menjerat tersangka baru dalam kasus tersebut. Yakni Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, yang juga pemilik showroom mobil mewah Rudy Hartono Iskandar (RHI). (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,