Eks relawan Vaksinasi Perdagangkan Sertifikat vaksin Ilegal

Eks relawan Vaksinasi Perdagangkan Sertifikat vaksin Ilegal

Pengungkapa eks relawan perdagangkan sertifikat vaksin legal di Mapolda Jabar. (foto - ist)

Bandung  -  Eks  relawan  vaksinasi   menyalahgunakan   wewenang   dengan  memperjualbelikan  sertifikat   vaksin  tanpa melalui penyuntikan. Relawan vaksinasi berinisial Jojo itu dibekuk aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat, pada Agustus 2021.

Jojo kedapatan memperdagangkan atau menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin Covid-19 tanpa perlu melakukan penyuntikan vaksin dengan cara ilegal.

Ia menawarkan jasanya itu seorang diri. Modusnya yakni dengan menggunakan akun media sosial untuk menawarkan sertifikat vaksin tanpa melakukan penyuntikan.

"Sindikasi pertama mulai Agustus, kami melakukan profiling yang diduga melakukan pemalsuan," kata Dirkrimsus Polda Jabar Kombes Pol Arif Rahman saat konferensi pers di Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta, Selasa 14 Setember 2021.

Jojo menawarkan pembuatan sertifikat vaksin dengan mematok tarif senilai Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Pengguna jasa pembuatan sertifikat hanya tinggal menyerahkan NIK KTP, pelaku lalu mengakses website Primarycare dan memasukkan data pengguna jasa.

"Pelaku memasukkan data berupa NIK pemesannya dan pemesan akan mendapatkan sertifikat vaksin Covid, tanpa melakukan penyuntikan vaksin terlebih dahulu," katanya.

Dari hasil pemeriksaan katanya, pelaku telah menerbitkan sembilan sertifikat vaksin palsu dan memperoleh untung senilai Rp 1,8 juta. Polisi lalu melakukan pengembangan dan berhasil mengungkap praktik pemalsuan sertifikat lainnya dengan tersangka IF, MY dan HH.

Ia menjelaskan, salah satu tersangka yakni IF, merupakan relawan vaksinasi sehingga memililki akses ke situs Primarycare.
"Ini berbeda dengan hacker yang merusak sistem. Mereka ada akses untuk ke apikasi dan mencantumkan data palsu, padahal belum divaksin. Jadi, ini bukan menjebol data," tegasnya.

Ketiga pelaku sudah berhasil memalsukan 26 sertifikat vaksin palsu. Satu sertifikat dihargai mulai Rp 300 ribu. HH dan MY berperan sebagai agen pemasaran yang bertugas untuk menawari pengguna jasa, sedangkan IF berperan mengakses situs karena pernah bertugas sebagai relawan vaksinasi.

"Kami sudah mengusulkan ke Kemenkes untuk dapat mereview ini, apakah bisa dibatalkan (sertifikatnya) atau bagaimana. Untuk pembeli juga akan diselidiki lagi, apakah mereka memang ingin membeli atau bagaimana, akan kami pastikan," katanya.

Akibat perbuatannya, JoJo disangkakan Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 9 ayat 1 huruf c UURI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat 2 UURI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 48 ayat 1 Jo Pasal 32 ayat 1 dan atau Pasal 51 ayat 1 Jo Pasal 36 UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia diancam pidana 5 hingga 12 tahun penjara.

Sementara itu, IF, MY dan HH disangkakan Pasal 46 Jo Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 51 Jo Pasal 35 UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 56 KUHPidana, dengan ancaman kurungan di atas 12 tahun. **

.

Tags:,