Rachel Vennya Langgar Karantina Bisa Disanksi Penjara 1 th

Rachel Vennya Langgar Karantina Bisa Disanksi Penjara 1 th

Rachel Vennya. (foto - @rachelvennya)

Jakarta  -  Selebgram  Rachel  Vennya  berpeluang  mendapat  sanksi  sesuai  dengan  UU  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan, menyusul pelanggarannya dengan melarikan diri dari karantina Wisma Atlet Pademangan Jakarta Utara (Jakut).

"Dia kena sanksi melalui UU karantina. Selain pekerja migran indonesia (PMI) atau mahasiswa, kan karantinanya di hotel," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan dr. Maxi Rein Rondonuwu, Kamis 14 Oktober 2021.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kekarantinaan, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling Rp 100.000.000,00 (seratus banyak juta rupiah)," demikian UU Kekarantinaan.

Namun, belakangan Rachel Vennya menyampaikan permohonan maaf setelah dikonfirmasi melarikan diri dari karantina di Wisma Atlet Pademangan. Ia mengaku egois dan tidak memikirkan banyak pihak. Perilaku diharapkan bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya.

"Aku mau minta maaf sama kalian semua atas semua kesalahan aku. Terkadang aku nyakitin orang lain, merugikan orang lain, egois dan sombong," kata Rachel Vennya dalam unggahan Instastory, Kamis 14 Oktober 2021.

Sebelumnya, juru bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyatakan, pada prinsipnya melalui dua regulasi tentang pelaksanaan kekarantinaan mengimbau pelaku perjalanan tidak jatuh sakit maupun membawa penyakit.

Terkait pandemi Covid-19 kali ini, penegakan aturan karantina diawasi oleh komando tugas gabungan terpadu atau (Kogasgabpad). Di dalamnya mencakup unsur dari TNI dan Polri, kementerian terkait serta para relawan.

"Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan baik pembuat kebijakan dan petugas di lapangan, akan terus melakukan monitoring dan evaluasi," tegas Wiku. **

.

Tags:,