Pemprov Jawa Barat Tetapkan UMP 2022 Sebesar Rp 1,8 juta

Pemprov Jawa Barat Tetapkan UMP 2022 Sebesar Rp 1,8 juta

Pegawai di kawasan pabrik Kabupaten Sumedang. (foto - ant)

Bandung  -  Pemprov  Jawa  Barat  (Jabar)  resmi  menetapkan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp 1.841.487,31, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen dibandingkan dengan nilai UMP Tahun 2021.
 
"Mengenai besaran untuk UMP Tahun 2022 adalah Rp 1.841.487,31. Naik sekitar 2 persen dari UMP Tahun 2021. Jadi kenaikan dibandingkan UMP 2021 sebesar 1,72 persen," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja terkait Kebijakan UMP Tahun 2020 di Gedung Sate Bandung, Sabtu 20 November 2021.
 
Kebijakan tentang UMP Jabar Tahun 2022 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 Tahun 2021, dan berlaku sejak 20 November Tahun 2021.
 
Menurut Setiawan, penetapan UMP Jabar Tahun 2020 didasarkan pada sejumlah undang-undang. Sseperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
 
Sesuai formula perhitungan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 katanya, yang mencantumkan ada batas atas dan bawah serta indikator upah minuman tahun berjalan maka ada 11 kabupaten/kota di Jabar, yang tidak ada kenaikan (UMK/upah minimum kabupaten/kota).
 
"Apabila batas atas (UMP) sudah dilampaui oleh UMK tahun berjalan. Artinya, kita harus mengikuti dari tahun yang berjalan ini. Tidak ada kenaikan. Dan 16 kabupaten/kota terdapat kenaikan dengan rata-rata 1,60 persen," katanya.
 
Ia mengatakan, alasan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561 Tahun 2021 dan berlaku sejak 20 November Tahun 2021 disampaikan pada Jumat malam, karena tanggal 21 November 2020 jatuh pada hari libur.
 
"Keputusan gubernur ini berlaku sejak 20 November 2021. Kenapa malam kita sampaikan, karena besok jatuhnya di tanggal 21 (November). Tapi karena tanggal 21 hari libur, maka keputusan gubernur ini dikeluarkan  20 November 2021," tegas  Setiawan.
 
Penetapan tentang pengupahan itu juga lanjutnya, merupakan proyek strategis nasional yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, pemerintah atau kepala daerah wajib melaksanakan proyek strategis nasional.
 
"Jika kita tidak melaksanakan, artinya kita bisa kena sanksi. Sanksi apabila gubernur tidak melaksanakan akan dikenai sanksi oleh menteri, kalau bupati atau wali kota tidak melaksanakan akan disanksi oleh gubernur," katanya. **
 

 

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,