Unjukrasa depan Balaikota Buruh tuntut UMK naik 10 persen

Unjukrasa depan Balaikota Buruh tuntut UMK naik 10 persen

Unjuk rasa buruh di depan Balaikota Bandung, Selasa 23 November 2021. (foto - ist)

Bandung  -  Buruh  yang  datang dari  berbagai  elemen  serikat  pekerja  mendesak  kenaikan  upah  minimum kota (UMK) 2022 sebesar 10 persen dengan menggelar unjuk rasa di depan Balaikota Bandung, Selasa 23 November 2021.

Perwakilan perikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Bandung Hermawan mengatakan, unjuk rasa dilakukan untuk menyampaikan kenaikan upah setidaknya 10 persen dibanding tahun ini.

"Dari tingkat DPC kami ingin memastikan dan menyampaikan kepada Walikota Bandung, kondisi upah harus serius. Kita mengusulkan kenaikan di Kota Bandung 2022 sebesar 10 persen dibanding tahun sebelumnya," katanya.

Namun demikian, massa pun kecewa saat aksi unjuk rasa digelar, Walikota Bandung tidak sedang berada di tempat.

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Jabar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar pada 2022 sebesar Rp 1.841.487,31, atau naik Rp31.135,95 dari tahun sebelumnya.

Hermawan menilai, kenaikan upah itu tidak sesuai dengan harapan buruh. "Masa naik cuma Rp 30 ribu, cukup untuk apa? Masker saja sudah berapa," katanya.

Ia berharap, Pemkot Bandung merekomendasikan UMK 2022 naik sesuai kebutuhan para buruh. "Harapan kami Walikota melihat kondisi objektif di lapangan. Jangan hanya takut dengan surat edaran Mendagri, tapi pemerintah harus berpikir pada kondisi yang ada," katanya.

Aksi massa itu pun diakui, belum banyak diikuti oleh rekan-rekannya. Namun, massa aksi akan datang lagi besok dengan jumlah lebih banyak, untuk memastikan aspirasi mereka didengar oleh Walikota.

Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Arief Syaifudin mengatakan, Pemkot Bandung belum memutuskan UMK 2022.

Dewan Pengupahan katanya, saat ini masih melakukan pembahasan untuk kemudian akan diajukan kepada Pemprov Jawa Barat untuk disetujui.

"Jadi, saya belum bisa menyampaikan secara langsung. Tunggu dulu karena saya masih harus berkoordinasi dengan pak Walikota. Aspirasi ini ya akan kita sampaikan. Hak mereka juga untuk menyampaikan aspirasi," katanya.

Arief menjelaskan, Dewan Pengupahan akan menetapkan UMK sesuai aturan yang berlaku. "Aspirasi buruh yang meminta penetapan UMK tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, itu wajar," katanya. **

.

Categories:Bandung,
Tags:,