Apindo Ajukan Penangguhan UMK Sebulan

Apindo Ajukan Penangguhan UMK Sebulan

Ketua Apindo Jabar-Deddy Wijaya.(Foto:Net)

Bandung - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar mengajukan perpanjangan waktu pengajuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015 hingga satu bulan ke depan menyusul ada revisi UMK oleh Gubernur Jabar.
 
"UMK 2015 Jabar ada revisi pada 24 Desember 2014 atas dasar penyesuaian kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi Rp8.500, namun beberapa hari lalu turun lagi jari Rp7.600 per liter, sehingga kami ajukan penangguhan UMK hingga sebulan ke depan," kata Ketua Apindo Jabar Deddy Wijaya di Bandung, Senin (5/12/2015).
 
Ia menyebutkan, perubahan harga BBM yang berlangsung dalam waktu cukup cepat, itu berpengaruh kepada kebijakan penetapan UMK di tingkat provinsi.
 
Pihaknya belum mengetahui apakah Gubernur Jabar akan merevisi kembali UMK 2015 menyusul ada penurunan harga BBM bersubsidi itu.
 
"Kami masih menunggu apakah ada revisi lagi atau tidak, bila tidak kami akan menempuh jalan class action," katanya.
 
Ia menyebutkan, baru kali ini terjadi adanya revisi UMK hingga dua kali akibat adanya perubahan harga BBM bersubsidi yang jelas-jelas berpengaruh terhadap seluruh sektor industri dan konsumsi.
 
Hal itu pula yang menurut Deddy membuat proses penangguhan UMK kali ini lebih rumit karena harus menunggu revisi kedua. Bilapun rekomendasi I diberlakukan, maka menurut dia tidak fair karena masa sosialiasinya hanya satu hari kerja.
 
"Revisi UMK 2015 di Jabar dilakukan 24 Desember 2014, sosialisasi hanya sehari pada 29 Desember karena ada libur bersama. Jadi kami minta ada pengunduran pengajuan penangguhan UMK," kata Deddy.
 
Menurut dia bila mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231/2003, perusahaan berhak mengajukan penangguhan. Yang terjadi sekarang, ada dua kali revisi SK Gubernur.
 
Pihaknya ingin mengetahui langkah pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar berkaitan dengan permasalahan ini. Termasuk kemungkinan menerbitkan SK baru sesuai dengan harga baru BBM subsidi.
 
"Bila berdasarkan Kepmen 231/2003, pengajuan penangguhan harus mundur lagi karena adanya revisi SK Gubernur pada 24 Desember 2014," katanya.
 
Namun, yang terjadi kata Dedy Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar tetap mengacu pada SK yang penandatanganannya 20 November 2014.
 
"Ini jelas sebuah pelanggaran, adanya revisi itu jelas harus ada pengecualian dalam pemberlakuan UMK tahun ini," katanya.
 
Ia menyebutkan jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2015 mencapai 190 perusahaan di Bekasi, Depok, Bogor, Bandung Raya, tidak termasuk Priangan Timur. (AY)
.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,