Minat UKM Terbentur Panduan Regulasi

Minat UKM Terbentur Panduan Regulasi

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Minat untuk melakukan ekspor dari para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Barat cukup tinggi, namun sebagian besar perlu panduan regulasi, kata Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Indag Jawa Barat Bismark di Bandung, Selasa (20/1/2015).
 
"Minat para pelaku UKM untuk menjual produknya di luar negeri cukup tinggi, namun perlu panduan regulasi sehingga produk mereka bisa diterima di negara tujuan," kata Bismark pada Seminar dan Klinik Konsultasi UKM Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Jabar di Bandung itu.
 
Menurut Bismark, minat besar itu merupakan poteni besar bagi produk Jabar untuk bisa bersaing di ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Sebagian sudah memiliki jaringan dan memiliki kriteria untuk ekspor.
 
Namun di sisi lain masih banyak produk potensial yang bisa menembus masyarakat ASEAN namun persyaratan ekspornya masih kurang, sehingga belum bisa masuk pasar di negara tujuan.
 
"Sebagin besar mereka sudah memiliki jejaring konsumen di negara itu yakni mereka yang pernah datang ke Jawa Barat, namun untuk dijual di pasar perizinan dan regulasinya masih harus dilengkapi, salah satunya izin ekspor," kata Bismark.
 
Ia mencontohkan beberapa produk yang terkendala perizinan karena belum dilengkapi adalah produk makanan olahan. Meski produknya sudah layak ekspor, namun dokumen produknya belum lengkap.
 
"Mereka masih mengeluhkan dokumen produknya belum lengkap, padahal untuk ekspor semuanya harus terpenuhi sehingga bisa diterima di pasar di luar negeri," katanya.
 
Dinas Industri dan Perdagangan Jabar akan memfasilitai mereka, bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jabar terutama dalam memfasilitasi dokumen produknya.
 
Sosialisasi produk ekspor juga dilakukan, hal itu dalam rangka mempersiapkan pelaku UMKM untuk bisa bersaing di pasar luar negeri, khususnya di pasar ASEAN.
 
"Produk makanan olahan Jabar tidak kalah bahkan lebih unggul dibandingkan produk luar negeri, kuliner Jabar bervariasi dan sejumlah UKM sudah menggarapkan dalam bentuk kemasan," katanya.
 
Kendala dokumen produk untuk ekspor itu diakui oleh Asep Wahyu, pelaku UKM Jenkis atau Jengkol Istimewa asal Ujungberung Kota Bandung yang mengaku dukumen produk untuk ekspornya masih kurang, dan pengurusannya masih lama.
 
"Produk Jengkis saya sudah ada permintaan di luar negeri seperti di Malaysia, juga di Australia. Selama ini komoditas saya dibawa oleh individu ke negara itu, belum bisa masuk pasar kara dokumennya masih belum selesai," katanya.
 
Padahal, menurut dia permintaan pasar Jengkol Istimewa cukup banyak berdatangan dari negeri jiran itu, namun hingga saat ini ia belum bisa melayani order ekspor itu.
 
"Saya hadir di diskusi HIPPI ini tidak lain untuk mendapat kejelasan, kenapa dokumen untuk ekspor ini cukup sulit untuk produk ini, padahal sudah ditunggu pasar di sana," kata Asep Wahyu yang mengusung usaha Bumbu Karuhun atau disingkat Buhun itu.
 
Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pelaku usaha pembuatan rendang yang mengaku untuk ekspor produk rendang-rendangan banyak aturan dan regulasi yang harus dipenuhi, disisi lain ia tidak punya cukup biaya untuk perizinan itu.
 
"Saya bikin rendang daging dan bumbu rendang, namun sejauh ini belum bisa diekspor meski saya bisa memenuhi secara kuantitas dan kualitas. Kami berharap ada kemudahan bagi produk UKM untuk bisa ekspor, sehingga tidak hanya oleh industri, karena saya yakin konsumennya tak kalah banyak di luar negeri," kata perempuan pengrajin rendang itu.
 
Sementara itu diskusi dan klinih konsultasi UKM yang digelar oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) itu untuk mempertemukan berbagai stakeholder terutama dalam pengurusan perizinan poduk UKM untuk ekspor. (AY)
.

Categories:Ekonomi,
Tags:bandung,